Berita Utama
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional

NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Berita Utama
DPRD Kaltim Kawal RKPD Samarinda 2027, Tekankan Sinkronisasi, Ketepatan Program dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027 di Arutala Ballroom BAPPERIDA Kota Samarinda, Selasa (24/2/2026). Kegiatan strategis ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Jahidin, Sugiyono, Darlis Pattalongi, dan Subandi, yang memberikan perhatian khusus terhadap arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027 agar selaras dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi maupun nasional. Dalam kesempatan tersebut, Jahidin menegaskan bahwa forum konsultasi publik harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. “RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Sinkronisasi dengan kebijakan provinsi menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya. Senada dengan itu, Sugiyono menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran agar program prioritas yang telah disepakati dapat terealisasi secara optimal. “Perencanaan harus terukur, realistis, dan memiliki indikator kinerja yang jelas. DPRD Provinsi tentu akan mendorong agar program yang disusun benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Darlis Pattalongi mengingatkan pentingnya penguatan sektor pembangunan berbasis sumber daya lokal serta keberlanjutan lingkungan. “Pembangunan ke depan harus berorientasi pada keberlanjutan. Aspek lingkungan, tata ruang, dan ketahanan daerah tidak boleh diabaikan dalam penyusunan RKPD 2027,” katanya. Subandi juga menambahkan bahwa sinergi lintas tingkatan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menyongsong tantangan pembangunan di era transformasi dan Ibu Kota Nusantara. “Koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi harus semakin solid. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien,” ungkapnya. Kehadiran dan pandangan strategis Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tersebut menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2027, sekaligus memperkuat harmonisasi kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Berita Utama
Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim, Serahkan Hasil Reses ke Pemprov Kaltim

SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-3 pada Senin (23/2/2026), dengan agenda penyampaian laporan hasil reses/aspirasi masyarakat masa sidang I Tahun 2026, penyerahan laporan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, serta sambutan Gubernur Kaltim. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta Sekretaris DPRD Norhayati US. Hadir pula Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, jajaran Forkopimda, dan Kepala OPD Kaltim. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah juru bicara fraksi menyampaikan hasil reses, di antaranya Salehuddin (Golkar), Abdul Rakhmat Bolong (Gerindra), Yonavia (PDIP), Sulasih (PKB), Baharuddin Demmu (PAN-Nasdem), Laode Nasir (PKS), dan Nurhadi Saputra (Demokrat-Nasdem). Aspirasi masyarakat yang dihimpun mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan penerangan jalan umum, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian, perikanan, serta pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja lokal. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian status lahan di tengah pembangunan IKN serta isu lingkungan akibat aktivitas tambang. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa tujuh fraksi telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses masing-masing. Ia menekankan bahwa penyampaian laporan reses dalam paripurna merupakan bentuk komitmen dan pertanggungjawaban konstitusional dewan untuk mengawal aspirasi warga menjadi program nyata pemerintah. “Besar harapan semoga hasil reses/jaring aspirasi masyarakat ini dapat diakomodir pada pokok-pokok pikiran dewan dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur,” tuturnya.(hms4)

Berita Video
Live Record Paripurna

Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur

Rapat Paripurna Ke-50 DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur

Rapat Paripurna Ke-49 DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur

Rapat Paripurna Ke-48 DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur