Legislator Kaltim Subandi Minta Sejumlah Catatan LHP BPK Segera Ditindaklanjuti
Ketua DPRD Kaltim Dan Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan Hadiri Acara Ekspose Akhir Tahun 2024
Sapto hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Mahakam 2024
DPRD Kaltim Hadiri Pembukaan Kemilau Kaltim Fest 2024
Rapat Internal Sekretaris DPRD Kaltim bersama Pejabat Struktrural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim
Sekretaris DPRD Kaltim Pimpin Apel Pagi di Halaman Gedung B Kantor DPRD Kaltim
Legislator Kaltim Subandi Minta Sejumlah Catatan LHP BPK Segera Ditindaklanjuti
SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Subandi meminta sejumlah catatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja dan kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur agar ditindaklanjuti. Hal tersebut diutarakan Subandi saat menghadiri penyerahan LHP atas kinerja dan kepatuhan semester II Tahun 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (24/12/2024). LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Anggota DPRD Kaltim Subandi, Ketua KPUD Kaltim Fahmi Idris, Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, Wakil Bupati Berau Gamalis, serta kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota lainnya. Subandi menuturkan sejumlah catatan dari BPK dimaksud penting untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan pembenahan lalu kemudian disampaikan kembali kepada BPK. “Semua kabupaten/kota ada catatan dari LHP BPK, Saya berharap segera ada koreksi, dan ada perbaikan kedepan,”ujarnya. Ia mencontohkan, seperti pada penyelenggaraan program JKN masih ada temuan signifikan berupa belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan klaim dari BPJS Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan pada RSUD. Selain itu, persoalan banjir di Samarinda yang menurut BPK salah satu faktornya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya sehingga diminta dilakukan pemberian pemahaman kepada masyarakat . Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono mengatakan bahwa pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, dan JKN, pada aspek kinerja dan kepatuhan. “Kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, demikian juga KPU pada pelaksaan pemilu dan pileg,”jelasnya. Pemeriksaan kinerja pengelolaan APBD Provinsi kesimpulannya karena pendekatan masalah ada perencanaan yang belum sepenuhnya selaras terkait indikator makro dan prioritas nasional. Kedepan, perencanaan bisa selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga dengan indikator makro. "Mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan agar bisa berjalan dengan baik,"harapnya. Menurutnya, kebutuhan dokter dan distribusinya, juga kebutuhan tenaga teknis masih terjadi kendala. "Bukan salah Pemda. Misal, dibuka lowongan dokter di daerah tetapi tak ada yang daftar. Jadi kami dorong pemerintah memberikan insentif. Kemudian sarana prasarana yang kurang baik akan tetapi dokternya sudah baik, ada yang kebutuhan dokter kurang tetapi sarana prasarananya sudah baik,"terangnya.(hms4)
Ketua DPRD Kaltim Dan Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan Hadiri Acara Ekspose Akhir Tahun 2024
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Ekspose Akhir Tahun 2024 di Balikpapan Sport and Convetion Center (BSCC) Dome Balikpapan, Sabtu (21/12) malam. Hadir pula dalam giat tersebut, Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan diantaranya Sabaruddin Panrecalle, H Baba, Abdulloh, Damayanti, Yusuf Mustafa, La Ode Nasir dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud serta jajaran Forkopimda Balikpapan dan seluruh perangkat daerah Balikpapan. Selain itu, acara tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antara Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Balikpapan. Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ ud mengatakan bahwa silaturahmi yang terselenggara ini merupakan kesempatan dalam penguatan semua elemen masyarakat. Menurutnya, banyak peluang untuk terus bersinergi, apalagi Kota Balikpapan adalah merupakan pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). “Eksistensi kita sebagai anggota DPRD, baik provinsi maupun kota, para ketua RT dan Forkopimda adalah sebagai peluang memperkuat sinergi. Kita sudah menjadi gerbang IKN, maka perlu melakukan kerjasama yang baik antara semua pihak,” kata Hasanuddin Mas’ud saat memberikan sambutan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Rahmad Mas’ud yang kembali terpilih sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2025-2030. “Terimakasih kepada wali kota yang menjadikan Balikpapan terus membaik. Semoga dengan amanah terpilihnya beliau kembali, menjadikan Balikpapan semakin baik,” ucap politisi partai Golkar ini. Sementara, Rahmad Mas’ud memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah se Kota Balikpapan yang telah memberikan pengabdian bekerja membangun kota dan kepada seluruh warga yang terlibat menjaga ketenteraman kota. Bagi dia, syarat utama Balikpapan adalah menjadi kota yang aman dan nyaman terlebih dahulu. Sehingga siapa saja yang tinggal dan berkunjung akan merasa nyaman. “Terimakasih atas semua partisipasi dalam pembangunan Kota Balikpapan dan terkhusus kepada seluruh masyarakat, ketua RT, LPM, Forkopimda, stake holder, dan seluruh ASN Pemkot Balikpapan. Mari kita kolaborasi bersama untuk mewujudkan Balikpapan yang nyaman dan berkelanjutan,” ujar Rahmad Mas’ud. Acara juga diisi dengan pengundian door prize bagi para ketua RT dan nonton bareng pertandingan sepak bola piala AFF antara Indonesia melawan Filipina. (hms8)
Sapto hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Mahakam 2024
BALIKPAPAN - Polda Provinsi Kalimantan Timur gelar acara Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Mahakam 2024 dalam rangka Pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Lapangan BSCC Dome Balikpapan, Jum'at (20/12/2024). Apel tersebut dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto didampingi Kapoksahli Pangdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Yuswandi serta dihadiri Forkopimda Prov.Kaltim dan Kota Balikpapan, Para Pejabat Utama Polda Kaltim, dan seluruh peserta Apel Gelar dari TNI-Polri beserta stakeholder terkait. Operasi Lilin Mahakam 2024 dilakukan untuk mengamankan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, operasi tersebut akan berlangsung selama 13 hari yang akan dimulai pada 21 Desember 2024 hingga 02 Januari 2025 pengamanan dilakukan serentak di seluruh kabupaten dengan waktu pelaksanaan yang sudah direncanakan sejak awal. Untuk kesiapan keamanan operasi tersebut yakni adanya Personel pengamanan gabungan yang diterjunkan dari tingkat Polda serta Polres jajaran sebanyak 1.577 personel terdiri dari 296 personel tingkat Polda dan 1.281 personel tingkat polres dengan melibatkan Polri, TNI, serta personel yang berasal dari instansi terkait yang tersebar pada 80 Pos Pengamanan dan Pelayanan yang terdiri dari 50 Pos Pengamanan, 18 Pos Pelayanan, dan 12 Pos Terpadu yang telah disiapkan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan itu, Sapto Setyo Pramono meyampaikan perlunya tugas bersama seluruh element lapisan masyarakat Forkopimda saling bahu membahu agar tetap terjaga keamanan untuk Nataru di Kalimantan Timur. “Apapun untuk operasi lilin ini harus berjalan dengan baik karena seperti yang disampaikan bapak kapolda tadi bahwa didalam potensi pada hari merayakan natal itu juga sekaligus potensi masyarakat berlibur jadi ada dua kegiatan yang bersamaan yang harus kita jaga bersama tidak hanya tugas TNI Polri saja tetapi tugas bersama,”ungkap Sapto. Selanjutnya Sapto memberikan juga menegaskan untuk masyarakat yang ingin berlibur keluar daerah atau mudik untuk agar selalu tetap menjaga keselamatan dan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. “Pesan untuk para pemudik untuk selalu hati-hati pada saat mudik di cek kembali rumahnya dan juga adanya ribuan personel yang diterjunkan akan memastikan keamanan masyarakat di berbagai titik maka bisa di titipkan kepada aparat seperti satpam atau kapolsek untuk bisa di awasi dan dijaga dari hal-hal yang tidak di inginkan,” lanjutnya. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Sapto memberikan ucapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat. “Saya selaku Mewakili Ketua DPRD Kaltim mengucapkan selamat hari natal dan tahun baru semoga dalam merayakan natal ini saudara-saudara kita yang merayakan bisa bersilaturahmi bersama keluarga membawa damai, sukacita, pengharapan, dan berkah yang berkelimpahan dan juga untuk yang merayakan tahun baru semoga tahun baru membawa kesuksesan dan kebahagiaan yang melimpah juga senantiasa sehat selalu,” tutupnya.
Pansus Penyusunan Pedoman Pokir DPRD Kaltim Lakukan Studi Komparatif Ke Bappeda Kota Yogyakarta
YOGYAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Pedoman Pokir DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Kamis (19/12/2024). Kunjungan itu dilakukan dalam rangka studi komparatif terkait mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim. Kedatangan Ketua Pansus Penyusunan Pedoman Pokir DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle didampingi anggota pansus diantaranya yaitu Yonavia, Hartono Basuki, Husin Djufrie, Sayid Muziburrachman, dan Syarifatul Sya’diah diterima langsung oleh Yohanasani Widayatsari selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, tampak hadir Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim Dasmiah, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim Mispoyo, sejumlah jajaran Biro Kesra Setdaprov Kaltim, tenaga ahli serta staf pansus. Sabaruddin Panrecalle mengatakan bahwa kunjungan kali ini adalah untuk berkonsultasi dalam persoalan-persoalan terkait peraturan DPRD Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. “Kami ingin menggali informasi ini,” ucap Sabaruddin. Dikatakannya, saat ini ada dua pansus yang terbentuk di DPRD Kaltim berkaitan tentang pokir yaitu pansus pokir dan pihaknya mengerjakan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan pokir. “Mempedomani bahwa realnya bagaimana, guide nya bagaimana. Artinya bahwa selama peraturan gubernur yang kita keluarkan tergantung dengan provinsi masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah,” ujarnya. (hms8)
-thumb.jpg)
Sinkronisasi Perencanaan Program Kegiatan, Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim Sambangi BAPPEDA Bali
DENPASAR. Panitia Khusus Pembahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Sandat, BAPPEDA Prov. Bali, pada Kamis (19/12). Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry bersama Anggota Pansus Muhammad Husni Fahruddin, Andi Satya Adi Saputra, Budianto Bulang, La Ode Nasir, Fuad Fakhruddin dan Tenaga Ahli serta Staff Pansus. Rombongan diterima oleh I Made Satya Cadriantara selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Prov. Bali didampingi Staff BAPPEDA Prov. Bali. Kunjungan tersebut dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Program atau Kegiatan DPRD dengan Pemerintah Provinsi. “Kegiatan ini untuk memperoleh gambaran bagaimana sinergitas dan koordinasi antara DPRD Bali Bersama BAPPEDA dan perangkat daerah terkait, dalam penyusunan Renja DPRD Bali dan Penyusunan Program dan Kegiatan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bali untuk tahun 2025 dan tahun 2026,” jelas Sarkowi V Zahry. Pertemuan dirangkai dengan diskusi interaktif, di mana kedua belah pihak saling bertukar pandangan terkait pola dan mekanisme penyusunan Renja Perangkat Daerah. Salah satu poin diskusi yang mendapat perhatian khusus adalah bagaimana sinkronisasi dan koordinasi yang diterapkan oleh DPRD Bali bersama BAPPEDA dan BPKAD Bali, dalam menyusun Renja DPRD, baik untuk tahun 2025 maupun tahun 2026.(hms9)
Pansus Penyusun Pedoman Pokir DPRD Kaltim Lakukan Studi Komparatif
YOGYAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Penyusunan Pedoman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (18/12/2024). Hal tersebut dilakukan dalam rangka studi komparatif terkait mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Rombongan Pansus Penyusun Pedoman Pokir DPRD Kaltim yang dipimpin ketua pansus Sabaruddin Panrecalle didampingi wakil ketua pansus Fadly Imawan dan anggota pansus yakni Hartono Basuki, Yonavia dan Sayid Muziburrachman diterima langsung oleh C Nurvita Herawati selaku Pranata Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Hadir pula dalam pertemuan, Kepala Biro Kesra dan Pemerintahan Setdaprov Kaltim Dasmiah, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi, sejumlah jajaran perangkat daerah Kaltim, dan tenaga ahli pansus. Pada pertemuan itu,Sabaruddin mengatakan bahwa kunjungan pansus adalah untuk mensingkronisasikan tugas dan fungsi kedewanan antar lembaga DPRD. “Harapan kami, bahwa kita semua sebagai mitra yang selalu berkolaborasi dan memberikan informasi. Tentunya kami punya harapan besar, kita bersinergi bersama-sama karena eksekutif dan legislatif adalah ujung tombak pemerintah untuk menjalankan kesejahteraan warga Kalimantan Timur,” tutur Sabaruddin. Sementara Fadly Imawan menerangkan bahwa penyusunan pedoman pokir adalah hal yang baru. Oleh karena itu, DPRD Kaltim menginginkan adanya semacam panduan untuk selanjutnya menjadi pengetahuan bersama. “Sehingga tidak ada lagi aspirasi yang tidak bisa di input. Oleh karenanya kita harus sedari awal, sedini mungkin menyiapkan perangkatnya. Mudah-mudahan pedoman pokir ini merupakan salah satu solusi kedepannya,” ujar Fadly. (hms8)
-thumb.jpg)
Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim Berkunjung ke DPRD Provinsi Bali
DENPASAR. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Rabu (18/12). Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry, didampingi Anggota Pansus Budianto Bulang, Andi Satya Adi Saputra, La Ode Nasir, Muhammad Husni Fahruddin, Fuad Fakhruddin bersama Tenaga Ahli dan Staff Pansus. Rombongan diterima langsung oleh I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama selaku Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi serta I Komang Suryanata selaku Perisalah Legislatif Ahli Muda. Dikatakan Sarkowi, Pansus dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan beberapa referensi, baik dari pemerintah pusat (Kemendagri) maupun dari beberapa DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait. “DPRD Provinsi Bali merupakan salah satu DPRD yang menjadi referensi bagi pansus dalam proses penyusunan Rencana Kerja DPRD Kaltim tahun 2026,” jelasnya. I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama mengatakan, bahwa penyusunan Renja DPRD Bali disusun berdasarkan Rencana Kerja dari Alat Kelengkapan Dewan yang diselaraskan dengan program kegatan Sekretariat DPRD sebelum diparipurnakan. Kunjungan kerja diisi dengan antar kedua belah pihak dan diakhiri dengan penyerahan plakat yang diserahkan langsung oleh Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry didampingi Anggota Pansus.(hms9)
Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis Hadiri DIPA dan TKD 2025
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menghadiri acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur. (Pj) Gubernur Kalimantan Timur dalam hal ini yang diwakilkan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada para Bupati dan Walikota se- Kalimantan Timur. Acara berlangsung pada hari Selasa, 17 Desember 2024, bertempat di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN di tahun anggaran mendatang. Ananda Emira Moeis mengatakan “Diharapkan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus akan ditingkatkan. Tentu melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang berdimensi regional,” ujarnya. Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan harapan agar pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dapat mengelola alokasi anggaran secara optimal, transparan, dan akuntabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi acara penyerahan secara digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025, Politis PDI Perjuangan ini berharap agar dana yang sudah diterima oleh setiap satuan kerja dapat dialokasikan dan digunakan sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Dana yang telah dianggarkan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. saya percaya bahwa pengelolaan yang tepat dan efektif akan memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Semoga dengan pemanfaatan yang optimal, dana ini dapat menjadi alat untuk menciptakan pondasi yang baik” ujar Ananda. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Walikota Se- Kalimantan Timur Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur penegak hukum diharapkan dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertib, efektif, dan sesuai aturan. Dengan penyerahan ini, pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis untuk merealisasikan program-program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.(hms10)
-thumb.jpg)
Ekti Imanuel Safari Natal di GKII Muara Asa, Barong Tongkok, dan GKII Muara Leban
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imenuel bersama Istri dan keluarga melakukan Safari Natal di sejumlah Gereja di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Sabtu – Selasa (14-17/12/2024). Kali ini, Ekti Imanuel menghadiri Safari Natal yang digelar oleh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Muara Asa, GKII Barong Tongkok, dan GKII Muara Leban. Kegiatan Safari Natal disampaikan Ekti, bukan hanya sekedar menghadiri natal bersama keluarga, melainkan sebagai ajang silaturahmi dan bertemu, serta saling menyapa. “Saya sungguh senang, bisa berada di tengah jemaat gereja yang berbahagia. Kita bersilaturahmi, dan kita merayakan bahwa proses daripada iman kita sebagai orang Kristen adalah terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ,” ujarnya Ekti berpesan agar semangat Natal terus menginspirasi umat Nasrani, untuk bekerja bersama dalam semangat kasih dan pengabdian. “Perayaan Natal tahun ini kiranya menjadi momen refleksi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, penuh kasih dan harmonis,” kata dia. Ia juga menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen selalu mendukung terciptanya keharmonisan antar umat beragama di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kubar. Dijelaskannya, bahwa toleransi bukan hanya kewajiban moral, tapi juga pondasi bagi kemajuan daerah. “Pesan moral Natal ini, yakni pesan kasih untuk sesama, saling memaafkan jika ada kesalahan dan khilaf, karena manusia sumbernya berdosa. Momen Natal ini saya mengajak semua untuk tetap rukun dan damai,” ulasnya. Ekti juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kubar, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Melalui momen Natal ini, mari kita tingkatkan kebersamaan, gotong royong dan rasa saling menghormati,” bebernya Karena menurutnya, Kabupaten Kubar memiliki potensi besar untuk berkembang dan pemerintah termasuk DPRD siap mendukung penuh upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Kubar. “Semoga dengan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, pembangunan di Kubar bisa setara dengan yang ada di ibu kota provinsi,” pungkasnya. (adv/hms6)
Jelang Nataru, Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Layanan Transportasi Publik
SAMARINDA – Menjelang perayaan hari besar Natal dan Tahun Baru 2025, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi turut memberikan atensi. Dalam kesempatannya, Reza meminta agar pemerintah dapat lebih memperhatikan pelayanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya jelang dan saat libur Nataru berlangsung. “Pemerintah dapat lebih memperhatikan pelayanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya di antaranya terkait dengan keamanan fisik, kenyamanan, kebersihan, efisiensi dan ketepatan waktu, inovasi digital. Serta yang paling utama adalah faktor keselamatan,” terang Reza dalam konten Instagram @kawan.arafah, Senin (16/12/24). Selaras dengan itu, Ia juga menyampaikan imbauan menjelang libur Nataru kepada masyarakat Benua Etam. Hendaknya masyarakat tetap tertib dalam menggunakan fasilitas umum dan menjaga keselamatan selama bepergian. Hal ini menjadi atensi khusus bagi legislator dapil Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat besarnya mobilitas masyarakat dalam menyambut perayaan hari besar Natal dan Tahun Baru. Tentu keselamatan menjadi poin penting untuk seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan perjalanan baik dalam daerah maupun luar daerah. Reza berharap Nataru kali ini menjadi momen spesial bagi masyarakat yang ingin berjumpa keluarga dan melaksanakan libur. Ia juga berpesan untuk menjaga kedamaian dan ketentraman antar sesama. (hms11)
Sugiyono Hadiri Malam Penganugerahan JMSI Kaltim Award Tahun 2024
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sugiyono menghadiri acara Pelantikan dan Malam Penganugerahan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim Award Tahun 2024 di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Senin (16/12). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tersebut mengangkat tema “Lembaran Baru Indonesia”. Selain itu, JMSI Kaltim juga akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 dengan mengusung tema “Mengawal Hasta Cita, Sampai Benar-Benar Menjadi Emas”. Pada sesi pemberian penghargaan, Sugiyono berkenan menerima penghargaan dari JMSI Kaltim yang diberikan kepada Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dengan penghargaan sebagai Legislator Inovatif. Pada kesempatan itu, Sugiyono menekankan adanya keterbukaan antara pemerintah dan media sehingga apapun yang ada di pemerintah dapat disosialisasikan oleh media. “Sehingga tidak ada yang tertutupi,” ucap Sugiyono saat diwawancara usai acara. Ia berharap agar keberadaan JMSI sebagai wadah himpunan media online dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal keterbukaan informasi publik. “Dengan keberadaan JMSI ini dapat saling bekerja sama dengan pemerintah dan bisa disosialisasikan keberadaannya,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini. Lain pihak, Natalius Pigai, dalam sambutannya menyoroti peran penting media dalam membangun demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. “Media pers harus menjadi yang pertama dalam mendukung demokrasi dan memancarkan cahaya kebenaran,” ujarnya. Ia menambahkan, bahwa delapan cita-cita Presiden yang dikenal sebagai Asta Cita, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai poin utama. Natalius juga menegaskan, media adalah bagian penting dalam merealisasikan cita-cita tersebut. “Pijakan kemanusiaan, demokrasi, dan perdamaian harus terpancar dari media. Nilai Pancasila itu harus ada yang menyuarakan, dan salah satunya adalah media. Sebagai Menteri HAM, media adalah pasukan saya. Jangan pernah takut mengungkap kebenaran,” tegasnya. Tampak hadir Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Ketua JMSI Kaltim Muhammad Sukri, Kepada Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Perisalah Legislatif Ahli Pertama Hari Purwanto yang hadir mewakili Sekretaris DPRD Kaltim dan segenap jajaran pengurus JMSI. (hms8)
Subandi Siap Support Hasil Riset BRIDA Kaltim
SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Subandi Hadiri Sosialisasi Expose Hasil Riset Bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Hotel Harris Samarinda, Senin (16/12/2024) siang. Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Tahun Anggaran 2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Timur menyelenggarakan Ekspose Hasil Riset. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Fitriansyah, dalam sambutannya menyampaikan perlu adanya dukungan dari legislatif, eksekutif, perguruan tinggi dan juga dari asosiasi-asosiasi. "Kami informasikan ruang lingkup kami lebih besar lagi yang dulu hanya Litbang yaitu penelitian pengembangan sekarang kita sudah ada 7 lingkup yakni penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan invensi, inovasi dan evaluasi kebijakan. Jadi tambah luas lagi dan ini tantangan kami kedepannya mohon dukungannya," ungkap Fitriansyah. Menghadiri sosialisasi Subandi menegaskan perlu support dari DPRD Kaltim untuk mewujudkan dan merealisasikan hasil riset yang di buat oleh Balitbangda atau yang saat ini berganti menjadi Brida ( Badan Riset Daerah) kaltim. "Sosialisasi ini luar biasa harus kita support dan dukung kedepannya baik dari sisi anggaran dan apapun itu, karena banyak sekali contohnya tentang bahasa dan budaya sampai infrastruktur jalan, nuklir kemudian yang sedang berjalan yakni farmasi dan kesehatan serta usaha jalan tani," ungkap Subandi. Banyak riset yang perlu di support, Subandi siap berikan dukungan salah satunya yang saat ini di riset bahasa daerah salah satunya bahasa daerah kutai. "Sangat banyak sekali yang di riset maka perlu support dan dukungan dari pemprov kaltim, kami dari legislatif inshallah support segala sesuatu yang di perlukan terkhusus masalah anggaran, saat ini sedang kesulitan pada bahasa daerah jangan sampai kedepan anak cucu kita tidak tahu bahasa asli daerah nya. Saat ini sedang di riset salah satunya bahasa kutai yang hampir punah, hal ini sangat penting karena kearifan lokal itu harus dijaga maka peran devisi litbangda/brida ini penting," ujar Subandi. (hms12)
Diusia ke-11, Mahulu Terus Kejar Pembangunan
MAHAKAM ULU. Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus hadiri upacara peringatan Hari Jadi Ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu di, Sabtu (14/12/2024). Upacara di pimpin Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawah, dan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari TNI/Polri, seluruh OPD Kabupaten Mahulu, siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Hadir pada kesempatan tersebut Mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim Christianus Benny, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Wakil Ketua Sementara DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, dan Forkopimda Mahulu. Upacara diawali pembacaan sejarah pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu tersebut, mengusung tema "Mahakam Ulu Maju, Hebat, Masyarakat Hebat". Abdul Rahman Agus mengatakan menginjak usia 11 Tahun, Mahakam Ulu sudah menunjukkan pembenahan di berbagai bidang terutama infrastruktur. "Sebagai kabupaten termuda di Kaltim, Mahulu terus berjuang mengejar pembangunan baik SDM maupun infrastruktur. Tantangan, seperti banyaknya jalan yang perlu dibangun, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya harus menjadi fokus pembangunan Mahulu kedepannya,"katanya. Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Abdul Rahman Agus mengaku pihaknya akan berupaya maksimal dalam membantu dan memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan, kampung, dan wilayah tertinggal. "Kami akan perjuangkan agar provinsi memberikan perhatian maksimal. Selamat Hari Jadi ke -11 Mahakam Ulu, semoga semakin maju dan berkembang," tuturnya. (hms4)
Mahulu Terus Berkembang, Legislator Kaltim Abdul Rahman Agus Apresiasi Kinerja Kepala Daerah
MAHAKAM ULU. Antusiasme warga Kampung Ujoh Bilang dan sekitarnya terlihat saat ratusan warga membanjiri halaman Kantor Bupati Mahakam Ulu. Kehadiran ratusan masyarakat itu untuk menghadiri malam syukuran dan hiburan rakyat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu, Sabtu (14/12/2024) malam. Kendati diguyur hujan, orang tua dan anak muda berbaur menjadi satu untuk menyaksikan artis dan group band idolanya. Tampil pada malam itu sejumlah artis lokal dan ibu kota, yakni group band Tipe-X, Chandra Tatuk, Shinta Gisul, dan Duo Manis. Berbeda dari perayaan hari jadi tahun-tahun sebelumnya, kali ini perayaan hari jadi Kabupaten Mahulu adalah yang terakhir bagi pasangan kepala daerah yang telah dua periode memimpin yakni Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh dan Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun. Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus yang hadir pada malam itu menuturkan pihaknya mewakili masyarakat Kabupaten Mahulu memberikan apresiasi atas pengabdian pasangan kepala daerah dalam membawa banyak kemajuan bagi Mahulu. "Sinergi Pemerintah Daerah, DPRD, seluruh pemangku kebijakan, serta masyarakat luas yang telah dibangun selama ini merupakan warisan dan contoh agar dapat diteruskan oleh pemimpin Mahulu selanjutnya," terangnya. Prestasi telah banyak diraih, tidak hanya soal pembangunan, distribusi air bersih, penerangan, peningkatan SDM salah satunya melalui beasiswa serta banyak lagi program yang harusnya bisa ditingkatkan ditahun-tahun mendatang. Bonifasius Belawan Geh dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung pemerintah dalam menjalankan program-programnya. "Seluruh capaian yang ada tidak mampu diraih tanpa dukungan kalian semua," tegasnya. Ia menjelaskan dimasa kepemimpinannya jumlah desa tertinggal sudah banyak yang menyandang status desa berkembang, bahkan ada yang telah berstatus desa maju. Semua itu, dengan mensinergikan Dana Desa dan program peningkatan infrastruktur yang dibiayai APBD. (hms4)
DPRD Kaltim Komitmen Tingkatkan Layanan Kesehatan
SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menekankan pentingnya alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar iuran kepesertaan penduduk miskin di BPJS-Kesehatan. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. “Semua daerah sudah mengalokasikan anggaran di APBD untuk membantu masyarakat miskin membayar iuran BPJS-Kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya. Sebagai contoh nyata, Syarifatul menyebutkan bahwa di Kabupaten Berau, anggaran sebesar Rp13,5 miliar setiap tahunnya telah dialokasikan untuk membayar iuran BPJS-Kesehatan bagi warga miskin atau tidak mampu. “Dengan subsidi iuran BPJS-Kesehatan ini, masyarakat yang kesulitan secara finansial akan terbantu dalam mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat,” jelasnya. (adv/hms7)
Minta Pendidikan Jadi Perhatian Pembangunan Kaltim
SAMARINDA. Darlis Pattalongi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk periode 2024-2029, menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama selama masa jabatannya. Menurutnya, investasi dalam pendidikan adalah langkah paling efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Darlis berbagi pandangannya tentang pentingnya pendidikan dalam menciptakan fondasi bagi kemajuan masyarakat. “Saya ingin memfokuskan waktu saya untuk berbicara lebih jauh tentang pendidikan. Saya meyakini bahwa investasi yang sebenar-benarnya adalah di bidang pendidikan. Ketika masalah pendidikan terselesaikan, banyak persoalan lain juga akan ikut terselesaikan,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan bahwa individu yang berpendidikan memiliki potensi yang lebih besar untukmengelola kehidupannya dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. “Kalau orangnya berpendidikan, dia bisa mengurus dirinya sendiri, dan cenderung menciptakan lapangan kerja. Namun, jika pendidikan rendah, beban negara akan semakin berat,” ungkapnya. Darlis juga menyoroti perbandingan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, yang meskipun terbatas dalam sumber daya alam, berhasil mencapai kemajuan berkat investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Jepang contohnya, setelah kehancuran akibat bom Hiroshima dan Nagasaki, mereka bangkit luar biasa berkat SDM mereka yang unggul,” tambahnya. Sebagai wakil rakyat, Darlis berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan dalam DPRD Kaltim. Ia menekankan bahwa meskipun sektor lain juga penting, pendidikan harus menjadi prioritas sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. “Kemajuan Kaltim ke depan sangat ditentukan oleh SDM yang kita bina hari ini, bukan SDA-nya,” pungkasnya. (adv/hm7)
Ekti Imanuel Melakukan Safari Natal
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi sang Istri Nurmala Suciati turut hadir dalam perayaan Natal Tahun 2024 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sion Malapeh yang berada di Linggang Malapeh Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/12/2024) malam. "Saya atas nama DPRD Kaltim mengucapkan Selamat Natal dan Menyongsong Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat khususnya di Linggang Malapeh. Semoga damai Natal senantiasa menyertai kita semua," kata Ekti saat sambutan. “Oleh karena itu merayakan Natal hendaknya bukan sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus Sang Putera Natal penebus dosa umat manusia. Sehingga Natal akan membawa makna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi umat Kristiani dan masyarakat,” ujar politis gerindra ini. Disisi lain, menurutnya perayaan Natal merupakan bentuk aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama, melalui karunia dan talenta yang dimiliki, dengan tujuan agar saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, membina kerukunan dan kedamaian serta melaksanakan kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ia berharap, melalui kegiatan ibadah dan perayaan Natal ini, umat Tuhan semakin memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan, khususnya pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. Dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera. “Biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa membimbing dan memimpin langkah kita dalam melaksanakan tugas ditahun yang baru ini,” terangnya Sementara itu, Ketua Panitia Natal dalam sambutannya mengatakan “banyak terima kasih kepada donatur kita pak Ekti Imanuel atas sumbangannya untuk perayaan natal nya kepada Jemaat GKII Sion Malapeh, semoga pak Ekti selalu di beri kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas”. Ia pun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak terkait secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Ketua beserta para donatur yang telah mendukung dalam mensukseskan acara Perayan Natal tersebut. (hms10)
Hadiri Festival Budaya Desa Teluk Pandan. DPRD Kaltim Siap Dukung Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional
KUTAI TIMUR. Anggota DPRD Kaltim Arfan, Agus Aras dan Agusriansyah Ridwan menghadiri Festival Budaya Desa Teluk Pandan yang bertema “Merajut Warisan, Merangkai Masa Depan Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa”, di Taman Bersemi Desa Teluk Pandan, Jum’at (13/12). Acara dibuka dengan pemukulan gong oleh Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman dihadiri Tokoh Masyarakat Mahyunadi, Forkopimda Kutim, Anggota DPRD Kutim Yuliana, Camat Teluk Pandan M Anwar, Kepala Desa Teluk Pandan Andi Herman Fadli dan Ketua MUI Kec. Teluk Pandan. Acara berlangsung sangat meriah dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pandan dengan mengenakan pakaian adat khas daerah, mulai dari pakaian adat daerah Sulawesi, Kalimantan, Jawa hingga Sumatra. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, Agenda rutin yang diselenggarakan di Desa Teluk Pandan berjalan sebagaimana yang diprogramkan oleh Kades merupakan salah satu warna tersendiri. Menurutnya, merupakan keinginan yang sangat tepat bagi Seorang Kades karena melihat kemajemukan desa apalagi dikaitkan dengan sejarah terjadinya Teluk Pandan yang memang tidak terlepas dari pada kontribusi budaya begitu juga pembangunannya. “Saya berterima kasih kepada Kepala Desa,karena modal kita di Indonesia adalah keberagaman. Kita tidak bisa hidup sendiri dan kita bersyukur keberagaman itu ditunjukkan dimana saja kita berada,” kata Ardiansyah sambutannya. Ia juga mengapresiasi penyelenggara yang mengangkat Sejarah dan budaya Desa sebagai pondasi kegiatan yang selaras dengan misi Pembangunan Kutim yaitu untuk mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu. Anggota DPRD Kaltim Arfan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya, sekaligus menggunakannya sebagai sarana untuk mempererat persatuan bangsa dengan menghubungkan nilai-nilai masa lalu ke masa kini dan masa depan. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras, turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Teluk Pandan. “Aneka ragam khasanah Budaya Nusantara inimerupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan terus menerus,” tuturnya. Ia berharap, dengan masyarakat yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika dapat menjadikan Desa Teluk Pandan semakin maju dan dapatbersaing dengan desa-desa yang lain yang ada di Kab. Kutim.“Kami dari DPRD Kaltim akan terus mendorong kegiatan positif yang bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional,” ujarnya Selain itu, ia juga menyoroti keragaman suku, budaya, adat dan agama namun tetap menjadi satu seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ikayang memilki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Di penghujung acara, terdapat penampilan tari Sere Bissu Maggiri yang merupakan tarian tradisional dari Suku Bugis, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan hasil karya seni pada masa lampau yang menjadi salah satu warisan budaya.(adv/hms9)
Sekwan Norhayati US Apresiasi Kegiatan Rakernas FORSESDASI
BALIKPAPAN. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman menghadiri Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Hari Kedua, Kamis (12/12). Pada hari kedua Rakernas, kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum/Plt Deputi SDM Kemenpan RB, Aba Subagja dengan tema “Pembinaan dan Penataan T3D pada masa Transisi Penetapan P3K Tahun 2025”. Selain itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN BKN, Dr Herman juga mengisi pemaparan materi dengan tema “Arah Kebijakan Pemerintahan Baru dalam Penerapan Merit Sistem bagi ASN”. Acara dipandu oleh Moderator Angki Cresentia Anugrah, dirangkai dengan diskusi tanya jawab dan ditutup dengan penyerahan cinderamata. Sekwan Norhayati US menyampaikan apresiasi atas lancarnya kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini. “Alhamdulillah, materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan wawasan memahami terhadap penataan Non-ASN,” ujarnya. Ia berharap, kedepannya tenaga Non-ASN dapat memiliki status yang jelas, hak yang terlindungi, serta kesempatan yang setara untuk berkarir dalam pemerintahan. “Kami tentu berharap proses rekrutmen tenaga non-ASN, baik tahap I maupun tahap II dapat berjalan dengan lancar sampai dengan pengangkatan nantinya,” tuturnya.(adv/hms9)
-thumb.jpg)
Pansus Renja DPRD Kaltim Gelar FGD
JAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim Tahun 2026 menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Tang Room lantai 1 Lumire Hotel & Convention Center Jakarta, Kamis (12/12/2024). Kegiatan FGD dengan tema “Penguatan Peran Anggota DPRD Melalui Dukungan Kebijakan Dan Anggaran Pada Rencana Kerja DPRD” dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Ananda Emira Moeis mengatakan, selaku Pimpinan DPRD Kaltim, memberikan penekanan dan arahan bahwa dalam penyusunan Renja DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan didasari oleh landasan hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Rencana kerja yang disusun dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesui ketentuan, demi memberikan penguatan dan peningkatan peran DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan daerah,” tuturnya saat memberikan sambutan. Kepada narasumber dan peserta, Ananda meminta agar dapat memberikan masukan dan pencerahan terkait dengan penyusunan Renja yang lebih berkualitas dan memberikan penguatan dalam meningkatkan peran anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara, Ketua Pansus Renja DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPRD Kaltim yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi pansus baik dalam rapat-rapat, kunjungan hingga kegiatan FGD ini. Ia menyatakan bahwa pansus bekerja sesuai dengan agenda DPRD Kaltim dan mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Jadi sesunggguhnya, Renja ini adalah program dan kegiatan yang kita inventarisir, kita susun dalam rangka untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD Kalimantan Timur baik terkait dengan pembentukan peraturan daerah, terkait dengan fungsi penganggaran maupun terkait dengan fungsi pengawasan,” jelas Sarkowi. Tampak hadir Anggota Pansus Renja diantaranya yaitu Muhammad Husni Fachruddin, Andi Satya Adi Saputra, Budianto Bulang, Safuad, Didik Agung Eko Wahono, Fuad Fakhruddin, Abdurahman KA, dan La Ode Nasir serta Anggota DPRD Kaltim yakni Sigit Wibowo dan Subandi. FGD tersebut menghadirkan narasumber yakni Vivin Gunawan selaku Analis Perencanaan Anggaran Daerah (Evaluator APBD) Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Selain itu hadir pula Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, perwakilan dari Bapenda Kaltim, BPKAD Kaltim dan sejumlah perangkat daerah Kaltim lainnya. (hms8)
-thumb.jpg)
Evaluasi Kamus Usulan Aspirasi
BALIKPAPAN. Evaluasi kamus usulan kembali dibahas oleh Pansus Pokir DPRD Kaltim, pada Kamis (12/12) kemarin. Kali ini, pansus mengundang Disdik, Dinas ESDM, Disperindagkop dan UMKM, DPMPD, dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, serta BPKAD, BAPPEDA dan Biro Kesra Setda Kaltim. Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, rapat ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD melalui Pansus Pokir untuk bersama-sama pemerintah merumuskan kamus usulan yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat. “Tujuan kali ini adalah rapat koordinasi dan sinkronisasi jadwal penyusunan Renja dan RKPD 2026, evaluasi kamus usulan kegiatan aspirasi untuk RKPD Tahun 2025 dan evaluasi jumlah usulan yang lolos dan tidak lolos pada RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024,” ujar pria yang akrab disapa Bahar ini. Menurut dia, kamus usulan aspirasi adalah pilihan usulan yang digunakan untuk mengklarifikasi suatu usulan oleh masyarakat melalui Pokir DPRD dan di sediakan dalam aplikasi SIPD, yang dibuat berdasarkan prioritas program pembangunan daerah. Urgensinya disampaikan Politisi PAN ini, adalah untuk mengevaluasi proses pengajuan usulan yang masuk, baik yang diterima maupun yang tidak lolos, agar ke depannya proses perencanaan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. “Ini juga merupakan koordinasi untuk mencari titik temu terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD. Alasan atau kendalanya apa? Sehingga usulan kita ada yang ditolak bahkan yang dikembalikan oleh OPD terkait,” terang Bahar. Ia juga menyatakan, bahwa evaluasi kamus usulan ini akan menjadi acuan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah dapat dijalankan dengan baik, serta untuk menyusun referensi awal usulan untuk tahun-tahun berikutnya. “Kami ingin memastikan bahwa usulan-usulan yang masuk ke dalam RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah. Evaluasi ini akan menjadi langkah awal yang penting untuk perencanaan tahun berikutnya,” terangnya. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Rapat Dengar Pendapat Bersama OPD
BALIKPAPAN. Pansus Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim bersama Pimpinan DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemprov Kaltim, Rabu (11/12/2024). Rapat ini dimaksud membahas Evaluasi Kamus Usulan Aspirasi DPRD 2025 dan Perubahan 2024, serta Referensi Kamus Usulan 2026. Pertemuan sesi pertama ini dipimpin Wakil Ketua Pansus Pembahas Pokir DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi Ketua Pansus Baharuddin Demmu, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, serta dihadiri sejumlah Anggota Pansus yakni H Baba, Agus Aras, Selamar Ari Wibowo, dan Damayanti. Sementara, OPD Pemprov Kaltim dihadiri BAPPEDA, BPKAD, Biro Hukum, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Peternakan. Ketua Pansus Baharuddin Demmu mengatakan, rapat tersebut khusus mengevaluasi kamus usulan Pokir 2024 Perubahan dan 2025. “Nah disampaikan tadi, ada beberapa hal, misalnya mengenai persyaratan. Kita bersepakat, bahwa syarat yang memang tidak menjadi wajib itu mungkin dikurangi,” ujarnya Kedua kata dia, berdasarkan presentasi yang disampaikan masing-masing OPD, khusus untuk kamus usulan 2024 dan 2025, tidak ada perubahan yang signifikan. “Memang ada beberapa kamus usulan yang ditambah. Misalnya, Dinas Perikanan akan menambah tiga kamus usulan,” bebernya Pertemuan awal ini disampaikan Demmu, sapaan akrabnya, masih pada tahap mengumpulkan informasi, belum melakukan proses input. “Karena memang, pertemuan hari ini (kemarin) baru tahap evaluasi. Nanti ada pertemuan khusus, dan pansus juga minta kepada seluruh anggota DPRD untuk mengusulkan program-program sampai tanggal 25 Desember mendatang,” terang dia. Program ini nantinya lanjut dia, akan disinkronkan dengan program pemerintah pada pertemuan selanjutnya. “Anggota DPRD yang ada terima usulan, rencananya itu nanti disinkronkan pada saat ketemu dengan pemerintah,” sebut Demmu. Hanya saja, apakah usulan-usulan anggota dewan dari hasil reses bisa dibuatkan kamus. Menurut Demmu, hal itu akan ditindaklanjuti pada pertemuan selanjutnya Pansus dengan Pemprov Kaltim. “Karena, saya kira tidak semua usulan yang didapat saat reses bisa dibuatkan kamus. Tapi, semaksimal mungkin, sesuai dengan kewenangan, pasti akan kita usahakan untuk dimasukkan, dan tentu saja tidak bertentangan secara aturan,” jelas Politisi PAN ini. Senada, Wakil Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi rakyat, tentu harus merespon permintaan dari masyarakat. Baik berupa hasil reses, maupun hasil kunjungan lapangan. “Itu akan kami rumuskan di dalam pokir dewan. Pokir ini nantinya yang kita sinkronkan dengan program kerja pemerintah dalam hal ini dinas terkait dalam bentuk kamus usulan. Kamus usulan inilah yang akan menjadi panduan kita dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026,” ucap Samsun. Kamus usulan kata dia, merupakan kesepakatan dinas terkait, dan program yang sudah dituangkan dalam RKPD, serta disinkronkan dengan permintaan masyarakat atau usulan dari masyarakat dalam bentuk Pokir DPRD. “Nah, ini yang harus kita sepakati dalam bentuk kamus usulan, agar masing-masing memiliki dasar, memiliki fondasi legalitas yang kuat, sehingga ketika kita usulkan, anggarkan dan laksanakan, itu memiliki dasar hukum yang kuat,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini. (adv/hms6)
Sekwan Norhayati US Hadiri Pembukaan Rakernas FORSESDASI
BALIKPAPAN. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman menghadiri Acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI), Rabu (11/12). Bertempat di Hotel Platinum Balikpapan, Acara tersebut mengusung tema “Optimalisasi Penerapan Sistem Merit ASN dan Penataan Non-ASN Pasca UU Nomor 20 Tahun 2023”. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, dihadiri Tenaga Ahli Mendagri Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN BKN Dr Herman, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum/Plt Deputi SDM Kemenpan RB Aba Subagja, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekdaprov Kaltim selaku Ketua Umum DPP Forsesdasi Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, Sri Wahyuni mengatakan tujuan diadakannya Rakernas FORSESDASI untuk berpartisipasi secara aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Untuk berperan aktif dalam menumbuh kembangkan inovasi menuju terwujudnya birokrasi yang inovatif berlandaskan prinsip profesionalisme, efektif, efisien, melembaga dan berkelanjutan,” lanjutnya. Selain itu, untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka penataan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. “Tentu besar harapan kami, melalui Rakernas ini kita semua memilki pemahaman yang setara tentang penerapan sitem merit ASN sekaligus untuk penataan non-ASN pasca UU No. 20 Tahun 2023,” ujarnya. Ia berharap melalui Rakernas ini, seluruh peserta memiliki komitmen agar tenaga non-ASN yang selama ini sudah memberikan Kontribusi bagi Pemerintah Daerah bisa mendapatkan perhatian di dalam proses pengangkatan sebagai bagian dari Unsur Pemerintahan Daerah. Turut hadir, Forkopimda Kaltim, Sekda dan Ketua Sekretariat Wilayah Forsesdasi seluruh Indonesia, Pimpinan Perangkat Daerah Prov. Kaltim, Pimpinan Instansi Vertikal/Kementerian/Lembaga di Kaltim dan Kepala Biro Organisasi Tingkat Provinsi Seluruh Indonesia.(adv/hms9)
DPRD Kaltim Tolak Pembatasan Kebijakan di Daerah
BALIKPAPAN. Pembatasan kewenangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim oleh Pemerintah Pusat mendapat sorotan dari Legislator Kaltim. Perubahan kewenangan ini dinilai akan berdampak buruk bagi masyarakat di daerah, khususnya para petani di Kaltim. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, informasi dari DPTPH Kaltim bahwa ada regulasi dari Kemendagri terkait dengan pembagian kewenangan pada sektor pertanian. “Perubahan kewenangan ini akan berdampak sangat signifikan dengan pengembangan ketahanan pangan yang ada di daerah, khususnya di Kaltim,” ujarnya. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut disampaikan Samsun, DPTPH Kaltim hanya sebagai fungsi kontrol, dan tidak memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan, pengadaan dan yang bersifat dengan produktivitas. “Ini sangat disayangkan, dan kami Anggota DPRD Kaltim bersepakat untuk menolak aturan tersebut. Karena memang, fokus kita sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, untuk bagaimana menciptakan ketahanan pangan di setiap wilayah Republik Indonesia. Nah, kalau kemudian kewenangannya dari daerah itu dicabut, bagaimana nasib para petani kita,” terang Samsun. Ia khawatir, jika kewenangan ini diambil alih oleh pemerintah pusat, target untuk swasembada pangan atau ketahanan pangan ini tidak akan tercapai. “Kita harapkan itu kan, bukan hanya ketahanan pangan, tapi swasembada pangan. Kalau ketahanan pangan tidak ditopang dengan swasembada pangan, khawatirnya negara kita akan terus mengimpor dari negara lain,” sebut Politisi PDI Perjuanga ini. Regulasi ini pun dianggap Samsun sangat merugikan daerah, khususnya masyarakat Kaltim. Pasalnya, regulasi ini sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Republik Indonesia untuk swasembada pangan. “Rakyat harus terpenuhi kebutuhan pangannya, kemudian daerah juga dituntut harus bisa mengoptimalkan hasil lahannya untuk meningkatkan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan pangan secara nasional, tapi kewenangan di daerah dicabut. Bagaimana bisa!” beber Samsun. Legislator Dapil Kabupaten Kukar ini meminta kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan daerah pada sektor pertanian, dan kewenangan itu difungsikan secara optimal, baik kabupaten dan kota, maupun provinsi. “Dikasih keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan produktivitas pangan di daerah masing-masing. Karena saya yakin, tidak akan teratasi semua oleh pemerintah pusat. Padahal, yang selama ini sudah bagus, tinggal pemerintah pusat mengawasi pelaksanaannya,” jelas Samsun. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Sebut Perayaan Natal Momentum Pererat Kerukunan Umat
KUTAI BARAT. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Ekti Imanuel di temanin sang Istri Nurmala Suciati turut hadir dalam perayaan Natal Tahun 2024 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat “SMIRNA” yang berada di Linggang Amer Kabupaten Kutai Barat, Selasa (10/12/2024) malam. Sesuai dengan tema natal 2024 yakni ‘Sebab Mataku Telah Melihat Keselataman Yang Daripada Mu’ Ekti pun mengatakan ini menjadi momentum mempererat kerukunan umat Kristiani khusunya di Lenggang Amer ini. "Puji Tuhan, ini berkat Mukjizat saya bisa menjadi Pimpinan DPRD periode 2024-2029, semoga dengan amanah yang baru ini saya bisa terus menyerap aspirasi pembangunan tempat ibadah yang lebih baik”, ucap Ekti ketika sambutan. Menurut dia, kedamaian pada perayaan Natal 2024 dipastikan semakin memperkuat solidaritas seluruh masyarakat. Ibadah dan perayaan Natal dirangkai dengan puji-pujian, prosesi penyalaan lilin dan penekanan tombol pohon terang, doa Natal, Vocal Group, Khotbah Natal yang disampaikan oleh Pdt.Hendrikus Sergius Ekti berharap “Kita yang ada di wilayah pesisir ini sangat merasakan damainya perayaan Natal. Semua saling menghormati bahkan mengunjungi merayakan suka cita Natal,” Harapnya. (hms10)
Kunjungan Belajar Mahasiswa, Ananda Emira Moeis Jelaskan Peran dan Tugas DPRD
SAMARINDA. Kunjungan belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI 4) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ke Kantor DPRD Kaltim, Selasa (10/12/2024). Rombongan puluhan mahasiswa yang dipimpin Dosen UINSI Samarinda Farah Silvia itu diterima Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Kunjungan mahasiswa tersebut dalam rangka pendalaman terhadap implementasi teori kepemimpinan sebagai materi dasar pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Ananda Emira Moeis menjelaskan 55 anggota DPRD Kaltim dipilih oleh masyarakat di enam daerah pemilihan, yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat - Mahakam Ulu, Bontang-Kutai Timur-Berau, dan Penajam Paser Utara-Paser. Ia menuturkan tugas sebagai wakil masyarakat untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan Kaltim melalui tiga fungsi DPRD, yakni penganggaran, pembuatan perda, dan pengawasan. "Bersama-sama dengan Gubernur membuat peraturan daerah yang mencangkup pembangunan, infrastruktur, dan lainnya. Kemudian, DPRD dengan Pemprov Kaltim membahas anggaran pembangunan dalam arti luas di Kaltim. Pengawasan juga dilakukan seperti proses pembangunan yang menggunakan APBD Kaltim,"jelasnya. Pimpinan di DPRD, lanjut dia, bersifat kolektif dan kolegial. Keputusan atas nama lembaga yang diambil melalui mekanisme rapat paripurna berdasarkan kesepakatan bersama atau suara terbanyak. Politikus PDIP itu berpesan kepada mahasiswa agar menggunakan fungsi sosial kontrol dan agen perubahan di wilayahnya masing-masing. Seperti membantu mengawasi pembangunan tingkat desa sekaligus memberikan ide dan gagasan yang membangun untuk kepentingan desa. (hms4)
Anggota DPRD Kaltim Menerima Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dalam Rangka Audiensi Project Based Learning
SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Menerima Audiensi 100 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (09/12/2024) siang. Kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam rangka "Audiensi Project Based Learning" Hadir menerima mahasiswa yakni Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Darlis Pattalongi, Agusriansyah Ridwan dan Sigit Wibowo didampingi Tenaga Ahli DPRD Kaltim Muhammad Adam dan Surahman. Hadir mendampingi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Nur Arifudin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Haris Retno Susmiyati dan Kalen Sanata. Darlis pattalongi menyambut baik kedatangan mahasiswa dan mengapresiasi dalam agenda mahasiswa memberikan paparan materi terkait peraturan daerah serta melakukan dialog tanya jawab. "Terima kasih teman-teman fakultas hukum di universitas mulawarman sudah berkenan menyambangi kami dalam rangka mendiskusikan bagaimana produk produk legislasi dprd, mereka baru semester 1 tetapi mereka sudah di ajak untuk melakukan review peraturan-peraturan daerah kita, menurut saya itu masukan yang sangat berharga bagi kami di dprd untuk lebih mengoptimalkan khususnya fungsi legislasi. " ujar Darlis. Diskusi berlangsung lancar sehingga Darlis berharap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat berkontribusi dalam perumusan produk kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kedepannya. "Harapan kami mudah-mudahan mereka kedepan terus bisa berkontribusi didalam bagaimana perumusan produk-produk kebijakan pemerintah provinsi kalimantan timur khususnya dalam produk-produk hukumnya, bisa memberikan partisipasi aktifnya didalam bagaimana mengoptimalkan produk legislasi kita berkualitas kedepannya," tambahnya seraya berpesan. Turut hadir menyambut mahasiswa Baharuddin Demmu berharap mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Mulawarman dapat berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Kaltim. "Kerja-kerja mereka ini juga menganalisa peraturan daerah, jadi harapan kedepan kita bersinergi dengan fakultas hukum universitas mulawarman dalam rangka meningkatkan kinerja dprd, saya berharap mahasiswa harus tetap menjadi mahasiswa yang kritis kalau ada yang keliru silahkan menyampaikan aspirasinya," pungkas Baharuddin Demmu. (hms12)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.JPG)
.jpg){kind=link}