DPRD Kalimantan Timur Pemerintahan
55 Anggota Dewan 4 Komisi 7 Fraksi Partai
Dr.Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E
Ketua
Ekti Imanuel, S.H., M.M.
Wakil Ketua
Ananda Emira Moeis, S. Sn
Wakil Ketua
Hj. Yenni Eviliana, SE
Wakil Ketua
Dra. Hj. Norhayati Usman,M.Si
Sekretaris Dewan
---Salin.jpg "Ekti Imanuel, S.H., M.M.")
Pansus TJSL DPRD Kaltim Konsultasi ke Ditjen Minerba ESDM RI Bahas Penguatan Implementasi PPM
32 27 April 2026-cover.jpg)
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)
Bahas Renja 2027 Bersama Mitra Kerja, Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Soal Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas
SAMARINDA – Upaya memastikan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di Bumi Etam terus diperketat oleh jajaran legislatif. DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi IV mulai membedah proyeksi program kerja mitra jajaran pemerintah provinsi guna memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan publik. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kaltim di Gedung E Lantai 1, Kamis (16/4/26). Rapat yang membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV, Baba. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV memberikan catatan penting terkait akurasi perencanaan anggaran. Belajar dari pengalaman tahun 2026, Komisi IV meminta agar kesalahan perhitungan pada belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berlebih tidak lagi terulang di tahun 2027. "Mengingat keterbatasan anggaran daerah, kami minta DLH fokus pada program yang sifatnya sangat urgent. Tidak boleh ada lagi kelebihan perencanaan belanja rutin yang tidak perlu," ucap Muhammad Darlis Pattalongi saat memimpin rapat yang dihadiri Kepala DLH Kaltim, Joko Istanto bersama jajarannya tersebut. Tak hanya soal angka, Komisi IV juga menyoroti hal-hal teknis instansi yang menangani isu lingkungan ini. Komisi IV meminta agar DLH lebih aktif melakukan pengawasan dan pembinaan langsung ke titik-titik lokasi (lapangan), bukan sekadar menyelesaikan laporan secara administratif saja. Menurut jajaran Komisi IV, persoalan lingkungan hidup adalah masalah riil yang membutuhkan penanganan langsung di lokasi kejadian agar solusi yang diambil bisa tepat sasaran. Sikap tegas juga ditunjukkan DPRD Kaltim kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Komisi IV secara resmi meminta agar dilakukan efisiensi besar-besaran pada belanja rutin yang bersifat seremonial, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga biaya operasional lainnya. "Kami ingin biaya-biaya rutin itu diefisiensikan, lalu anggarannya dikembalikan ke OPD yang bersangkutan untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan. Dengan begitu, dinas bisa bekerja lebih maksimal dalam menjaga lingkungan Kalimantan Timur," tutupnya. Rapat kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses perencanaan anggaran sejak dini demi memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan lebih transparan dan efektif. (hms11)
-cover.jpg)
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas. Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.
Makmur Ikuti Zikir Dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka
Rabu, 4 Agt 2021
DPRD Provinsi Kalimantan Timur's Personal Meeting Room
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
