DPRD Kalimantan Timur Pemerintahan
55 Anggota Dewan 4 Komisi 7 Fraksi Partai
Pelaksanaan Musrenbang Kaltim 2025
Dr.Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E
Ketua
Ananda Emira Moeis, S. Sn
Wakil Ketua
Hj. Yenni Eviliana, SE
Wakil Ketua
Ekti Imanuel, S.H., M.M.
Wakil Ketua
Dra. Hj. Norhayati Usman,M.Si
Sekretaris Dewan
---Salin.jpg "Ekti Imanuel, S.H., M.M.")
-cover.jpg)
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Sekwan Kaltim Norhayati Usman Hadiri Munas ADPSI dan ASDEPSI
16 7 Mei 2025-cover.jpg)
Pelaksanaan Musrenbang Kaltim 2025
SAMARINDA. Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris DPRD Kaltim menghadiri Musrenbang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2026, Senin (5/5/2025) Acara Musrenbang ini dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, dan sejumlah Anggota DPRD Kaltim, serta Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yang telah mengawali kerjasama antara eksekutif dan legislatif dengan atmosfer kemitraan yang saling menghargai, mendukung, dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. “Atmosfer positif ini, perlu kita jaga dan pertahankan, karena menjadi kunci bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kaltim untuk mencapai Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas 2030, dalam rangka mewujudkan Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kaltim, kepala dan jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltim atas kerjasama dan kehadirannya dalam setiap rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kaltim 2025 – 2029, serta rapat dengar pendapat pembahasan Pokir DPRD Kaltim. “Sehingga seluruh kegiatan berjalan lancar dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” bebernya. Hasan juga menjelaskan bahwa rancangan awal (Ranwal) RJMD yang dihasilkan dan disempurnakan pasca konsultasi menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, melalui forum penyusunan renstra 2025-2029 dan Renja 2026 lintas perangkat daerah. “BAPPEDA telah melakukan penyempurnaan Ranwal RPJMD, dan hasilnya disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD pada hari ini, untuk mendapatkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD,” terang dia. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh DPRD kata Hasan, menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meliputi kegiatan pembentukan perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, pembahasan kerja sama daerah dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. “Atas dasar pertimbangan tersebut, pada kesempatan ini kami mengusulkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD untuk dimasukkan dalam Program Prioritas RPJMD 2025-2029. Hal ini guna mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagai mitra pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sebutnya. “Kami juga menyampaikan pendapat, untuk program prioritas yang dirumuskan dalam RPJMD 2025- 2029, sebaiknya setiap perangkat daerah memiliki program prioritas sebagai pintu untuk membuka kamus usulan aspirasi yang dapat menampung usulan kegiatan aspirasi dalam dokumen RKPD 2026, dan dokumen RKPD hingga lima tahun ke depan,” tambahnya. Hasan menyampaikan, bahwa DPRD pada prinsipnya mendorong Pemprov Kaltim untuk membuka kamus usulan aspirasi seluas-luasnya melalui program yang ada dalam dokumen renstra dan renja di seluruh perangkat daerah. “Hal ini dimaksud, guna mengakomodir aspirasi pembangunan dari rakyat yang diterima Anggota DPRD Kaltim melalui kegiatan Reses. Tentunya dengan memperhatikan keselarasan usulan kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran daerah,” terang Hasan. Berdasarkan realisasi capaian kinerja pembangunan 2024, dan perkiraan capaian kinerja pembangunan 2025 yang masih berlangsung, DPRD Kaltim berharap, musrenbang ini, dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan untuk RKPD 2026 yang dapat mengungkit secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2026. “Karena itu, perencanaan pembangunan tahunan yang disusun harus mempertimbangkan transisi visi, misi, dan program unggulan Gratispol dan Jospol yang diusung oleh Gubernur terpilih periode 2025-2029,” kata Hasan. Terdapat lima poin penting disampaikan DPRD Kaltim yang harus menjadi perhatian, demi terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pertama kata Hasan, meningkatkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dengan atmosfer kemitraan yang saling menghargai,mendukung, dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. "Kedua, memasukkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai program prioritas dalam RPJMD Kaltim 2025 – 2029,” ujarnya. Ketiga kata dia memberikan peran kepada semua perangkat daerah sebagai pengampu program prioritas sesuai urusan tugas pokok dan fungsinya, dengan cara prioritas program ditentukan berdasarkan urutan bobot kepentingan dari yang terbesar hingga terkecil, serta urutan alokasi dan batas nilai anggaran, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Kaltim, dan perkembangan ketersediaan fiskal. Keempat, mendorong pemerintah daerah agar memerintahkan perangkat daerah membuka kamus usulan aspirasi seluas-luasnya melalui program yang ada dalam dokumen renstra dan renja di seluruh perangkat daerah guna mengakomodir aspirasi pembangunan dari rakyat yang diterima Anggota DPRD Kaltim melalui kegiatan Reses. “Terakhir, kami meminta kepada Pemprov Kaltim membuat Pergub tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan berbasis SIPD-RI, yang didalamnya mengatur mekanisme konsolidasi Pokir DPRD kedalam Renja SKPD,” sebutnya. “Hal ini untuk menciptakan kepastian dan menghilangkan kendala dalam setiap tahapan dan proses pembahasan kamus usulan aspirasi, penginputan, verifikasi dan validasi usulan aspirasi baik melalui DPRD, maupun langsung oleh masyarakat,” pungkas Hasan. Pada kesempatan itu juga, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyerahkan Dokumen Pokok- pokok Pikiran DPRD Kaltim kepada Gubernur Kaltim. Dokumen ini dihimpun berdasarkan verifikasi dan validasi usulan aspirasi baik melalui DPRD, maupun langsung oleh masyarakat. (adv/hms6)
-cover.jpg)
Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Lakukan Kunjungan Lapangan Ke Wilayah Utara
KUTAI TIMUR. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2024 melakukan kunjungan lapangan atau uji petik ke wilayah utara yakni Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Selasa (6/5/2025). Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus Agus Aras didampingi Anggota Pansus yakni Firnadi Ikhsan, Baharuddin Demmu, Apansyah dan Abdul Giaz, tenaga ahli dan staf pansus. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) di Desa Teluk Pandan Kabupaten Kutim. Dikatakan Agus Aras bahwa ia mengharapkan agar PDKT yang ada bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. “Kami Kita berharap agarbahwa PDKT yang ada disana itu betu-betul bisa maksimal dan bisa berjalan sesuai harapan bagi petani dan peternak,” ujar Agus Aras usai melakukan tinjauan di beberapa lokasi. Ia melihat, di satu sisi masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan bantuan. “Masih banyak hal yang perlu dibantu, termasuk misalnya kandang yang betul-betul memenuhi standar kemudian akses jalannya,” sebutnya. Menurutnya, hal seperti ini memerlukan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Kutim. “Artinya, apa yang menjadi harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan Kaltim tentu bisa berjalan dengan baik. Harus ada sinergitas antar pemerintah provinsi dengan kabupaten, sehingga pengembangan peternakan yang ada di sana bisa berjalan dengan baik,” bebernya. Kemudian, pansus melanjutkan peninjauannya ke pembangunan Terminal Sangatta. Di sini, Pansus masih melihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pula. (hms)
-cover.jpg)
Beri Apresiasi Pelaksanaan Haji, Darlis : Jauh Lebih Siap
BALIKPAPAN. Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pelepasan 360 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan ke tanah suci. Keberangkatan kloter BPN 1 ini sebagai tanda dimulainya operasional penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M di wilayah timur Indonesia. Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan yang di lepas oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Aula Jabal Rahmah Embarkasi Haji Balikpapan, Senin (5/5/2025) malam. Darlis mengatakan, seperti yang sudah disampaikan ketua panitia embarkasi bahwa untuk kloter pertama, semua jemaah haji lengkap untuk bisa terbang ke tanah suci. “Semua bisa terbang karena semua mendapatkan visa, sementara ada beberapa embarkasi yang saya dengar, ada beberapa orang yang terpaksa belum bisa berangkat ikut kloternya karena persoalan visanya yang tidak keluar,” jelasnya. Darlis yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim ini berharap agar 15 kloter setelah ini bisa berangkat dan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Politisi PAN ini menilai bahwa secara umum panitia haji tahun ini sudah jauh lebih siap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dilihat dari bagaimana kondisi dan ekspresi para jemaah yang dilepas pada saat ini. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada teman-teman panitia pemberangkatan ibadah haji embarkasi Balikpapan ini atas dedikasi dan kerja kerasnya. Mudah-mudahan bisa bekerja secara tuntas,” pungkasnya. Sementara, Deputi Koordinasi Layanan Haji Dalam Negeri Puji Raharjo yang hadir mewakili Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Republik Indonesia, memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi Kaltim hingga pelaksanaan pemberangkatan jemaah bisa berjalan dengan baik. “Atas nama BP Haji, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh pihak terkait dalam memfasilitasi pemberangkatan jemaah dengan baik dan tertib,” ujar Puji Raharjo ketika memberikan arahan dan pesan kepada para jemaah. Terlihat hadir pada acara pelepasan yang berlangsung khidmat dan penuh haru tersebut, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun sebagai bagian rombongan jemaah haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni,Kepala Kanwil Kementerian Agama Kaltim H Abdul Kholiq, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid dan sejumlah pejabat daerah. (hms8)
Guru PPPK di Kaltim Dapat Gaji Dua Kali Lipat UMP, Komisi IV DPRD: Sudah Cukup Besar
Kamis, 22 Jun 202355 Anggota DPRD Kaltim Resmi Dilantik, 23 Orang Kembali Dilantik, 32 Orang Wajah Baru
Senin, 2 Sep 2024KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024 Disepakati, Perubahan APBD Kaltim 2024 Tembus 22,19 Triliun
Selasa, 6 Agt 2024Pabrik Smelter Nikel Diresmikan, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim
Rabu, 20 Sep 2023
Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
